Honor Saksi Parpol, Ngawurrrrrr.

Dana Rp 1.5 Triliun untuk Honor Saksi Tak Berdasar Hukum

NET

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai pemerintah yang mengeluarkan Rp 1.5 triliun untuk dikelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai honor Mitra Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi partai politik di hari H pemungutan suara tak memiliki dasar hukum.

“Inilah kali pertama dalam pelaksaan pemilu. Untuk pengawasan hari H pemungutan suara 9 April 2014 menghabiskan dana hingga Rp 1,5 triliun,” ujar Ray kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/1/2014). Anggaran sebesar ini jelas menyakitkan publik.

Menurut Ray, dana sebesar Rp 1,5 triliun yang pengelolaannya ditangani Bawaslu, dengan rincian Rp 800 miliar untuk bimbingan teknis dan honor Mitra PPL, dan Rp 700 miliar untuk honor 12 saksi partai politik di 545.778 Tempat Pemungutan Suara tidak perlu.

Ray menuding Bawaslu telah melakukan kreasi dengan mendasarkan diri pada asumsi kesulitan pengawasan pemungutan suara seperti terjadi di pemilu sebelumnya. Ia tetap kekeuh bahwa pengeluaran negara tersebut yang dikreasi Bawaslu tak memiliki dasar hukum yang jelas.

Keberadaan Mitra PPL juga tumpang tindih. Pasalnya sudah ada Petugas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat TPS yang sudah diatur dalam UU No 15/2011. Setidaknya satu hingga lima PPL di tiap desa dan kelurahan, fungsinya mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ditambah adanya saksi parpol.

“Bukankah ini, sama dengan Negara mengeluarkan dana untuk dua kegiatan yang tumpang tindih. Apa dasar hukum negara keluarkan dana Rp 1.5 trilun untuk satu kegiatan yang sama dengan dikerjakan dua lembaga berbeda yang sama sekali tidak diatur oleh UU,” terang Ray.

Publik harus mempersoalkan ini. Pasalnya, aturan pembiayaan parpol oleh negara sudah jelas dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam udang-undang tersebut, bukan kewajiban negara mendanai saksi dari parpol.

“Persoalan pengawasn pemilu saat ini bukan pada tidak adanya kesaksian, pelaporan atau data pelanggaran. Tapi lebih parah dari itu, yakni soal kemampuan anggota Bawaslu yang sekarang melakukan advokasi, penyelesaian dan penghentian temuan pelanggaran. Sejatinya, Bawaslu memperbaiki persoalan utama ini,” tegas Ray.

Ketua Bawaslu, Muhammad, mengaku pembentukan Mitra PPL diperlukan untuk memastikan pengawasan di seluruh TPS berjalan baik. Nantinya, Bawaslu akan menempatkan dua Mitra PPL di masing-masing TPS dan diberi honor Rp 100 ribu perorang.

Terkait pembiayaan saksi dari 12 parpol peserta pemilu di masing-masing TPS, adalah tuntutan mereka. Parpol mengaku ingin menempatkan saksinya di seluruh TPS, tapi terkendala dana yang besar. Sehingga Pemerintah menanggung biaya saksi parpol.

Sama seperti Mitra PPL, saksi parpol akan diberi honor Rp 100 ribu. Baik Mitra PPL dan saksi parpol, akan bekerja maksimal di hari H pemungutan suara pada 9 April 2014. Keduanya sama-sama akan memastikan proses pengawasan pemungutan.

Tulisan diambil dari : http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/01/21/dana-rp-15-triliun-untuk-honor-saksi-tak-berdasar-hukum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: